TeoriKekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan. Teori Kekuasaan - Dewasa ini, berbicara kekuasaan memang tak hanya terdapat pada satu sektor saja, tetapi terdapat pada banyak sektor, seperti sektor politik, sektor ekonomi, sektor suatu lingkungan, dan lain-lain. Kekuasaan itu secara umum diartikan sebagai sebuah kewenangan yang
Kekuasaan dan politik dalah sesuatu yang ada dan di dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita sering mendengar kata politik dan kekuasaan, kedua kata ini sering dihubungkan sata sama lain. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free A preview of the PDF is not available ... Ide baru yang dibawa Datuak Parpatiah Nan Sabatang menyebar dan mendapatkan pendukung dengan lahirnya suku Bodi dan Caniago sebagai titik awal kelarasan Bodi Caniago Russel, 1988 "kekuasaan berhubungan dengan ide, ajaran, yang akhirnya berubah menjadi jalan hidup seperti adat istiadat. Rambe et al., 2019 Raja feodal tetapi menanamkan kekuasaan terhadap ide dan gagasan yang revolusionernya. Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah salah satu nama yang melegenda di sejarah Minangkabau, namanya akan selalu muncul ketika orang membahas Minangkabau sebagai penyeimbang sekaligus menguncang nilai-nilai mapan berserta hegemoninya. ...Kelarasan Bodi Caniago lahir untuk pemahaman baru yang memperbaiki nilai-nila lama. Pemahaman baru berbentuk membesut dari bumi yang melibatkan anak kamanakan yang hari ini dikenal dengan atau kebjikan partispatif. Kelarasan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir diawal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat. Laras Bodi Caniago adalah tesis yang lahir dari sebagai anti tesis terhadap hukum dan aturan yang ada sebelumnya ada di Pariangan. Sebagai tesis kelarasan Bodi Caniago mengembangkan fondasi-fondasi ideologis yang konseptual untuk mencapai tujuan-tujuannya, dasarnya keinginan dari bawah dalam keseteraan yang diselesaikan dengan musyawarah PonjaYusra Dewi SiregarAnang Anas AzharThis article discusses the dynamics of the spread of Islam in the Siantar Kingdom at the beginning of the 20th century. The interaction of coastal communities with inland areas through trade routes made this area then influenced by Islam. This study uses the historical method in four writing steps, namely; heuristics, verification or criticism, interpretation, and historiography, with a historical approach. After King Sang Naualuh Damanik embraced Islam, the development of Islam in this area spread quite massively. The king and the preachers and other court officials became the front guard in preaching Islam in Siantar. In the process of spreading, Islam also faced some serious challenges. First, there are still many Siantar people who embrace the religion of their ancestors Habonaron Do Bona. Second, the entry of Christian missionaries from the RMG Rheinische Missions Gesellschaft organization from Germany, which was tasked with evangelizing the people of Simalungun and the coast of Lake Toba. With his increasingly active activities in preaching Islam, finally, Raja Sang Naualuh Damanik was arrested by the Dutch colonialists in 1905. The following year, he was exiled to Bengkasli, Riau. After the exile of the King, the spread of Islam in the Siantar region practically SheehanThe balance of power principle has been central to both the study and practice of international politics for three centuries. It has guided governments in the conduct of foreign policy and provided a structure for explanations of some of the recurring patterns of international relations. For many analysts it comes closer than any other idea to being the guiding principle behind international politics. It has always been controversial, both in terms of its power to explain the workings of the international system and in terms of its wisdom and moral virtue as a foreign policy strategy. It is a concept riddled with ambiguity and the fact that it has demonstrated such longevity and resilience shows that it has served an important purpose in thinking about international relations. That purpose emerged in Europe in the seventeenth century, and though subsequently modified, its power as an 'image' explains its survival as a centre-piece of the post-Renaissance international KewarganegaraanZ I AminAmin, Z. I. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta Universitas UbedilahBadrun Ubedilah. 2016. Sistem Politik Indonesia, Jakarta PT Bumi Luar Negeri Indonesia Selama OrdeB BandoroBandoro, B. 1994. Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di 2012. Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Yogyakarta Penerbit Sistem Politik IndonesiaDjiwandonoT Soedjati DanLegowoDjiwandono, J Soedjati dan Legowo. 1996. Revitalisasi Sistem Politik Indonesia. Jakarta Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera SelatanEdi Gadjahnata DanSwasonoGadjahnata dan Edi Swasono. 1986. Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan. Jakarta UI IndonesiaGhalia Indonesia. 1986. Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983. Jakarta. Kekuasaanadalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan Sejumlah pimpinan Partai berpose bersama usai memberikan keterangan pers terkait pertemuan delapan Partai Politik di Hotel Darmawangsa, Jakarta pada Minggu 8/1/2023. Foto Iqbal Firdaus/kumparanKontribusi Positif"Ormas lahir karena mempunyai tujuan dan fungsi yang besar, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta, mengedepankan hak dan kewajiban pada masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi,โ Negatif Ormas, Bagai Buah SimalakamaKapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi bersama perwakilan sejumlah Ormas. Foto Humas Polres JakpusSimbiosis Mutualisme Parpol dan OrmasNamun terlepas dari semua itu, keberadaan ormas yang telah memiliki basis massa, setidaknya mampu menjadi basis massa yang bersifat komplementer dengan massa pendukung yang dimiliki Parpol.Kekuasaanbisa diatur dengan manajemen pengorganisasian, karena kekuasaan bisa dipelajari. Sehingga peranan manajemen dalam mengorganisasi perusahaannya sangat penting. Sebagian orang mengatakan bahwa memiliki kekuasaan jauh lebih penting dari sekadar memiliki wewenang. Namun, banyak manajer tidak bisa bekerja dan banyak mengeluh, karena tidakArticlePDF AvailableAbstractResearch aim to enhancement of understanding of perception of organizational politics from power sources perspective. Research subject are 51 employees from various work organization. Perception of organizational politics measured with researcher design scale. Power sources measured with standardized scale. Data analyzed with multiple regression. Result of analysis shows 1 F = 2,637 and p = 0,046 p 0,05 partially uncorrelated with perception of organizational politics; 3 Reward power B = 1,601 and p = 0,046 p 0,05 partially uncorrelated with perception of organizational politics, and 5 Referent power B = รขโฌโ 1,304 and p = 0,030 p 0,05 partially uncorrelated with perception of organizationalpolitics; 3 Reward power B = 1,601 and p = 0,046 p 0,05 partially uncorrelated withperception of organizational politics, and 5 Referent power B = โ1,304 and p =0,030 p 0,05 tidak berhubungan dengan persepsi politik oranisasi;3 Reward power B = 1,601 dan p = 0,046 p 0,05 tidak berhubungan dengan politik organisasi, dan 5Referent power B = โ1,304 dan p = 0,030 p estimasi galatbaku= 9,057, menunjukkan sumber-sumberkekuasaan dalam model regresi berlakusebagai prediktor persepsi politikketimbang skor rata-rata sumber-sumberkekuasaan itu sendiri. Konstanta = 118,254adalah skor persepsi politik jika tidak adasumber-sumber kekuasaan sumber-sumberkekuasaan = 0. Kesimpulan hasil analisisSumber-sumber kekusaaan yang terdiri darilegitimate power, reward power, expertpower dan referent power secara simultanberhubungan searah dengan hasil analisis diatas, maka hipotesis yang menyatakanSumber-sumber kekuasan, yaitu legitimatepower, reward power, expert power danreferent power secara simultanberhubungan searah dengan politikorganisasi, diterima,2. Koefisien regresi parsial B legitimatepower =โ0,340 dan p = 0,059 p > 0,05,menunjukkan dengan mengontrol reward,expert, dan referent power, maka hubunganantara legitimate power dengan persepsipolitik adalah berlawanan arah. Prediksi initidak signifikan p > 0,05, oleh karenanyadengan adanya legitimate power, maka skorpersepsi politik {118,254 + - 0,340} =117,914 adalah nilai yang tidak baku = 0,365 adalah nilai yang tidakberrmakna untuk menunjuk kemungkinanvariasi generalisasi dari satu sampel kesampel yang lain. Hipotesis yangmenyatakan Hubungan legitimate powerdengan politik organisasi adalah searah, Koefisien regresi parsial B rewardpower= 1,601 dan p = 0,046 p 0,05,menunjukkan dengan mengontrollegitimate, reward, dan referent power,maka hubungan antara expert powerdengan persepsi politik adalah berlawananarah. Prediksi ini tidak signifikan p >0,05, oleh karenanya dengan adanya expertpower, maka skor persepsi politik {118,254+โ0,649} = 117,605 adalah nilai yangtidak bermakma. Galat baku = 0,589 adalahnilai yang tidak berrmakna untuk menunjukkemungkinan variasi generalisasi dari satusampel ke sampel yang lain. Hipotesis yangmenyatakan Hubungan expert powerdengan politik organisasi adalahberlawanan arah, Koefisien regresi parsial B referent power=โ1,304 dan p = 0,030 p < 0,05,menunjukkan dengan mengontrollegitimate, reward, dan expert power, makahubungan antara referent power denganpersepsi politik adalah berlawanan ini signifikan p < 0,05, oleh Ali Audah dan Sahat Saragih266karenanya dengan adanya referent power,maka skor persepsi politik {118,254 + โ1,304} = 116,95 โ118,254 = โ1,304. Halini berarti reward power memberikankontribusi terhadap penurunan persepsipolitik sebesar 1,304/ 100 x 118,254 =1,42% adalah nilai yang bermakna. Galatbaku = 0,582 adalah nilai yang bermaknauntuk menunjuk kemungkinan generalisasivariasi dari satu sampel ke sampel yanglain. Hipotesis yang menyatakanHubungan referent power dengan politikorganisasi adalah berlawanan arah, penelitian menunjukkansumber-sumber kekuasaan di lingkungan kerjayang terdiri dari legitimate power,rewardpower,expert power, dan referent power secarasimultan berhubungan searah dengan persepsipolitik. Dinamika hubungan searah tersebutdapat diteropong dari dimensi sumber-sumberkekuasaan yang juga berfungsi sebagai taktikdan strategi politik organisasi. Hal ini karenakekuasaan itu sendiri dapat memfasilitasi taktikdan strategi mempengaruhi Kotter, 1999.McClelland dalam Wilson, 1995, menyatakansecara fundamental satu cara pimpinanmenggunakan kekuasaan adalah melaluidominasi, penaklukan atau penundukan, danmemperlemah bawahan. pimpinan membunuhsemangat, inisiatif, dan kreativitas 1981 menyatakan sepanjang organisasimenggunakan cara-cara kepemimpinan sepertiitu, akan mengurangi inisiatif dan kreativitasdalam menghadapi masalah-masalah baru. Jikabawahan mulai merasa bosan denganketergantungan dan mulai marah dan bencikarena kurangnya otonomi, bawahan akanmemberontak pada dan Falbe 1990 lebih lanjutmenemukan individu menggunakan taktik yangberbeda dalam usaha mempengaruhi ke atas, kebawah, dan menyamping sesuai dengan tujuanperilakunya. Pilihan taktik mempengaruhi keatas, utamanya ditentukan oleh karakteristikkepemimpinan, taktik mempengaruhikesamping dan kebawah utamanya dipengaruhikonteks. Temuan penelitian Yukl dan Falbe1991 menunjukkan manajer yang lebihberkuasa dibanding bawahan dan rekanmenggunakan reward power dalam hubungankebawah. Legitimate power dan expert poweradalah pilihan utama rekan dan atasan dalamhubungan kebawah dan menyamping. Temuanpenelitian Yukl dkk., 1996 juga menunjukkantaktik mempengaruhi dan kekuasaan agenmasing-masing berpengaruh terhadap hasil-hasil yang didapatkan dari perilakumempengaruhi. Agen yang memiliki referentpower yang kuat akan menggunakan taktikpolitik seperti konsultasi, taktik inspirasional,dan membentuk persuasi rasional, serta tidakmenggunakan taktik penelitian Stahelski danPaynton 1995 menunjukkan agen yang beradapada posisi rendah menggunakan taktikmempengaruhi, dan agen yang berada padaposisi atas dalam struktur organisasi akanmenggunakan sumber-sumber kekuasaankarena pengaruh sosial dan kekuasaan sosialadalah strategi yang berbeda. Pilihan strategimempengaruhi agen utamanya didasarkan atasevaluasinya terhadap parameter hubunganagen-target. Termasuk didalamnya adalahstatus kekuasaan relatif setiap individu. Statusmempengaruhi perilaku agen dan target dapatberbeda pada posisi status strategi mempengaruhi secara parsialditentukan oleh karakteristik status hubunganagen-target. Walaupun interaksi agen-targetdapat terjadi pada status yang sama, peran yangmenonjol dapat dilihat ketika status agen-targettidak samaHasil analisis regresi gandamemperlihatkan bahwa legitimate power danexpert power tidak berhubungan dengan Politik Organisasi dalam Latar Sumber-Sumber Kekuasaan di Lingkungan Kerja267persepsi politik. Reward power berhubungansearah dengan persepsi politik. Referent powerberhubungan berlawanan dengan persepsipolitik. Tidak adanya hubungan antaralegitimate power dan expert power danhubungan berlawanan arah referent powerdengan persepsi politik dapat dijelaskan dalambeberapa cara; Pertama, temuan penelitianAtwater dan Yammarino 1996, menunjukkanreferent power berhubungan dengan gayakepemimpinan partisipatif, expert powerberhubungan dengan gaya kepemimpinan yangberorientasi pada tugas. Kepemimpinanpartisipatif berarti pimpinan mengunakanteknik kecenderungan partisipasi pengambilankeputusan Parnell & Bell, 1994. Partisipasipengambilan keputusan merupakan teknikuntuk mengendalikan lingkungan kerja danorganisasi. Bawahan yang aktif terlibat dalamproses pembuatan keputusan akan mengalamipeningkatan pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanorganisasi dan dengan cara demikianmengalami penurunan perasaan penelitian ini juga membuktikanbahwa partisipasi pengambilan keputusanmenurunkan persepsi politik. Peningkatanpemahanan karena partisipasi pengambilankeputusan pada tingkat tertentu dapatmenghilangkan persepsi politik. Olehkarenanya, referent power yang identik dengangaya kepemimpinan partisipatif akanmenurunkan persepsi expert power berhubungandengan gaya kepemimpinan yang berorientasipada tugas. Hal ini dapat diinterpretasi bahwawalaupun expert power dapat dikategorikansebagai taktik mempengaruhi Yukl & Falbe,1991, hal itu karena semata-mata sifatkeahlian agen yang tidak dimiliki target,sehingga target menjadi tergantung pada agendalam penyelesaian tugas kerja. Taktik politikorganisasi secara umum dikenal sebagi perilakuyang eksploitatif dengan komponen kuncikekuasaan posisional yang bersifat dengan itu, sifat keahlian agen sebagaisumber kekuasaan personal berasosiasi dengantaktik inspirasional dan taktik yang taktik tersebut dapat diterimasebagai sesuatu yang bukan politis karenaketergantungan target pada agen bukanlahketergantungan yang bersifat tersebut diperkuat dengan temuan-temuan penelitian yang memperlihatkan bahwaexpert power berhubungan sangat kuat dengantaktik persuasi rasional dan indikator-indikatorefektivitas manajerial seperti kepuasan dankomitmen terhadap atasan dan komitmenorganisasi Yukl & Falbe, 1991, persuasirasional berhubungan dengan relasi kerja samaTjosvold & Sun, 2001. Taktik-taktik politikorganisasi yang bersumber dari expert powerdapat diterima sebagai sesuatu yang bukanpolitis. Oleh karenanya expert power tidakberhubungan dengan persepsi expert dan referent powermerupakan dua sumber kekuasaan personal danberkorelasi positif dengan kepemimpinantransaksional Atwater & Yammarino, 1996.Walapun masih terjadi perdebatan teoritis,antara expert dan referent power dianggap duakonsep yang mendekati charisma Kudisch,1995. Beberapa kelebihan kharisma sebagaikombinasi expert dan referent powerdiantaranya adalah bahwa orang yangdipersepsi kharismatik dianggap dapatdipercaya memegang posisi kepemimpinanYukl & Falbe, 1991. Kharisma terlihatmemiliki kemampuan yang luar biasa, padasaat tertentu memperlihatkan kekuatansupranatural, dan dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya Gleen, 1975.Pemimpin yang kharismatik bersediaberkorban dengan berperilaku baik mengikutiapa yang oleh pengikut dianggap tepat untukdiyakini, dedikaksi, dan diapresiasi. Pengaruhkharisma dan referent power didasarkan atasrasa penerimaan personal Kudisch, 1995. Ali Audah dan Sahat Saragih268Penerimaan sumber-sumber kekuasaan atasanberkorelasi positif dengan motivasi kerjabawahan dan berkorelasi negatip dengan stresbawahan Elangovan & Xie, 1999. Olehkarenanya melalui mekanisme psikologisseperti itu, expert power pada batas-batastertentu tidak dianggap sebagai taktik politik,dan dengan demikian tidak berhubungandengan persepsi politik. Sebaliknya hubunganreferent power dengan persepi politik adalahberlawanan arah, artinya referent power dapatmenurunkan tensi politik. Analisis di ataskonsisten dengan temuan penelitian Yukl dkk.,1996, bahwa agen yang memiliki referentpower yang kuat akan menggunakan taktikperilaku mempengaruhi seperti konsultasi,taktik dukungan inspirasional, dan membentukpersuasi rasional. Temuan penelitian Martindan Hunt dalam Atwater & Yammarino,1996, konsisten dengan itu menunjukkanexpert power berhubungan dengan pengajuanstruktur dan pertimbangan, referent powerberkaitan dengan pangajuan struktur. Yukl1981, menyatakan bahwa pimpinan yangefektif berusaha menghindari kekuasaankoersif, karena akan menciptakan dendam danmengikis referent hubungan searah antara rewardpower dengan persepsi politik konsistendengan teori dan temuan penelitian tidak adanya hubungan antaralegitimate power dengan politik organisasitidak konsisten. Teori dan temuan penelitianterdahulu mengarah pada hubungan searahantara legitimate power dan reward powerdengan persepsi politik. Hal ini paling tidakdapat dijelaskan melalui tiga cara; Pertama,reward power dan legitimate power adalahkekuasaan yang bersumber dari posisiorganisasi. Atasan, pimpinan, atau penyeliamenggunakan pengaruh dan kekuasaan untukmemperkuat legitimasinya dari atas, darisamping, dan dari bawah. Atasan pada saatbersamaan menggunakan kekuasaan untukmemberikan ganjaran atau hukuman dan dapatbermanfaatkan untuk memperoleh legitimasidan mempertegas kekuasaan posisinya. Prosesselanjutnya adalah memperoleh kemungkinanmobilitas ke atas karena dukungan dariberbagai lini. Analisis ini konsisten dengantemuan penelitian Atwater dan Yammarino1996, bahwa kekuasaan posisionalberkorelasi positif dengan dan Sun 2001, konsistendengan analisis di atas menyatakan komunikasiyang tidak menyenangkan menghasilkanperasaan tidak hormat, pengembanganhubungan persaingan, pandangan yangberlawanan, dan proses tawarโmenawar. Forddan Johnson 1998, menyatakan kekuasaanatasan akan menjadi tinggi ketika terdapatdukungan dari atasan yang lebih tinggi dankekuasaan atasan akan menjadi tinggi ketikakewenangannya tinggi. Usaha memperolehlegitimasi dalam hubungan kebawah terjadikarena kekuasaan bawahan akan menjadi tinggiketika kewenangan atasan rendah. Analisistersebut konsisten dengan pernyataan Pfefferdalam Wilson, 1995 kekuasaanorganisasional merupakan fungsi melekat pada posisi struktural yangmemberikan akses pada orang-orang,informasi, dan sumber-sumber finansialbudget. Kekuasaan berada dalam areakekuasaan dengan cara memperkuat eksistensistruktur organisasi. Birokrasi pemerintahpublik misalnya, memiliki latar yang unikpada studi kekuasaan dan politik pekerja di sektor publik memberikankesempatan kepada manajer atau ekskutifuntuk terlibat dalam implementasi kebijakanpublik. Kebijakan dan program-program publikdidorong oleh perjuangan kekuasaan danpolitik. Manajer sebagai seorang pelaksanasuatu kebijakan mau tidak mau harusmelibatkan diri dalam aktivitas politik karenaimplementasi dan proses-proses manajerial itu Politik Organisasi dalam Latar Sumber-Sumber Kekuasaan di Lingkungan Kerja269sendiri melibatkan aktivitas politik danperjuangan kekuasaan. Manajemen yangmelibatkan implementasi kebijakan itu sendirijuga merupakan aktivitas politik Wilson,1995. Kedua, usaha-usaha untuk memperkuatlegitimasi kekuasaan posisional atauorganisasional tersebut merupakan aktivitaspolitik yang dilakukan atasan, dan dengan carademikian menimbulkan persepsi politikterhadap perilaku atasan, perilaku rekan, danpraktik dan kebijakan organisasi. Hal ini dapatdiinterpretasi bahwa dalam konteks hubunganke atas, kebawah, dan menyamping, masing-masing partisipan menggunakan taktik yangsesuai dengan situasi yang sedang dihadapiuntuk memperoleh hasil-hasil yang dinginkandari perilaku mempengaruhi. Oleh karenanya,hubungan tersebut sebenarnya adalahhubungan pertukaran antara atasanโbawahanโrekan yang dilakukan dengan taktik danstrategi politik mempengaruhi. Oleh karenanya,reward power menimbulkan parasaan ini konsisten dengan temuan penelitianMartin dan Hunt dalam Atwater &Yammarino, 1996 legitimate powerberhubungan dengan kurangnya pertimbangandan reward power tidak berhubungan denganpengukuran gaya dalam konteks perilakumanajemen dan administrasi, temuan penelitianGreen dan Liden 1980 menyatakan penyeliaberkeyakinan sebab-sebab buruknya kinerjabawahan dipengaruhi oleh fokus danintensifnya tindakan yang diambil penyelia dandigunakan untuk mengontrol impelementasikebijakan. Kontrol kebijakan sangatberpengaruh dan cenderung berhubungandengan atribusi dalam membentuk tindakanpenyelia. Penyelia dan bawahan lebihterpuaskan dengan tindakan yang diambildalam kondisi, dimana terdapat alasan bahwamasalah kinerja yang sedang dialamibersumber dari faktor-faktor yang ada luarkekuasaan bawahan. Temuan penelitiantersebut dapat diinterpretasi bahwa kualitashubungan pengawasan implementasi kebijakandengan dasar legitimate dan reward powerberpengaruh buruk pada penilaian bawahanterhadap penyelia. Oleh karenanya, bawahanmerasa tidak puas dengan kualitas hubunganpengawasan, dan perilaku penyelia dipersepsipolitis. Bawahan merespon situasi tersebutdengan cara berperilaku politik mempengaruhiyang berfokus pada penyelia, berfokus padajabatan, dan berfokus pada diri sendiri Wayne& Ferris, 1990. Proses tersebut terus berlanjutkarena menurut Harrell-Cook dkk., 1999,perilaku politik dapat digunakan sebagaibentuk kontrol atau sebagai mekanisme dalammenghadapi tingginya politik di lingkunganorganisasi yang dirasa individu tidakmenyenangkan. Konsisten dengan analisis diatas, pada atmosfer organisasi yang lebihtinggi, Stone dalam Wilson, 1995,menyatakan proses implementasi adalahsebuah proses politik. Implementasi adalahaktivitas konkrit sebagai kelanjutan dari sebuahlatar tujuan implementasi tujuan sebagai proses yangberkelanjutan dari spesifikasi dan penilaiankembali, proses implementasi tersebut tidakdapat dielakkan akan menghasilkan modifikasitujuan dan menjadi sebuah proses implementasi adalah bagian yangsignifikan dari proses pengambilan keputusan,dalam perannya sebagai implementator, makakarier ekskutif menjadi "instrument" prosespolitik. Sebagai instrumen, anggota ekskutifterjerat atau terperangkap dalam sebuahjaringan sebuah politik memperebutkan "kursipanas" yang meliputi banyak konflik danpersaingan tujuan, nilai, dan tuntutan. Antaratujuan-tujuan tersebut dan proses implementasiyang sebenarnya terpusat pada kekuasaan,misalnya pemilihan kepala kantor, kepentingankelompok khusus, hak-hak pribadi, dan Ali Audah dan Sahat Saragih270birokrasi profesional, masing-masingberkompetisi dan SARANPrediktor persepsi politik adalahpengaruh kekuasaan di lingkungan kerja,Reward power merupakan prediktor signifikanpeningkatan persepsi politik. Referent powermerupakan prediktor signifikan penurunanpersepsi politik. Reward power merupakankekuasaan posisional/organisasional. Aktivitaspolitik individu dalam organisasi dapatdiprediksi untuk mempertahankan danmeningkatkan akses terhadap kekuasaanposisional. Expert power tidak berhubungandengan persepsi politik. Temuan ini dapatdiinterpretasi bahwa individu yang memilikikeahlian sebagai sumber kekuasaannya tidakdipersepsi lingkungan kerjanya secara power tidak berhubungan denganpersepsi politik. Temuan ini tidak konsistendengan teori dan temuan-temuan penelitianterdahulu yang mengarah ada hubungan searahdengan persepsi pemikiran penelitian ini dikuasaidefinisi sifat buruk politik dan bahaya dalam mempelajari politik dankekuasaan adalah menjadi Machiavellian danHobesian, dan dengan cara demikianmengkonstruk politik menjadi suatu fenomenaendemis organisasi dan berusaha memahamiorganisasi sebagai metafora politik. Peminatstudi politik organisasi perlu menghindaripenempatan diri secara ekstrim ke arah sifatnaif, yaitu melihat politik organisasi semata-mata sebagai hal yang buruk dan melakukanpenghindaran. Konsisten dengan itu, perlumenghindari penempatan diri secara ekstrem kearah sifat penipu, yaitu tendensi melihat politiksebagai suatu peluang dan bertindak atas dasarself-interest, self-serving dan selfisness dengancarapredatori merusak, manipulasi, berlakucurang dan praktisi manajemen disarankanberhati-hati dalam menterjemahkan rewardpower sebagai penerapan kepemimpinan. Halini karena reward power berperanmempertinggi persepsi politik di lingkungankerja. Sebaliknya penerapan kepemimpinanyang didasarkan pada expert dan referentpower dapat dipertimbangkan dalam membinahubungan kerja. Hal ini karena expert powernetral dengan persepsi politik organisasi danreferent power dapat menurunkan tensi PUSTAKAAlanazi. F. M., & Rodrigues, A. 2003. PowerBases and Attribution in Journal of SocialPsychology,1433, 375โ M. C., & Kacmar, K. M.2001.Discriminating amongorganizational politics, justice, of OrganizationalBehavior,22, 347โ L. E., & Yammarino, F. J. 1995.Bases of Power in Relation to LeaderBehavior A Filed of Business and Psychology,111 3โ D. M., & Judge, T. A. 2003.Managerโs upward influence tacticstrategies the role of managerpersonality and supervisor leadershipstyle. Journal of OrganizationalBehavior,24, 197โ214Cartwright, D. 1989. Power NeglectedVariable in Social Psychology. In JStephen Ott Eds..Classic Reading inOrganizational Behavior. CaliforniaBrook/Cole Publishing G. T., OโLeary-Kelly, A. M., Wolf, S.,Klein, H. J., and Gardner, P. D. 1994.Organizational Socialization Its Politik Organisasi dalam Latar Sumber-Sumber Kekuasaan di Lingkungan Kerja271Content and Consequences. Journal ofApplied Psychology,795, 730โ R. J., & Perry, J. T. 1991.Therelationship of subordinate upwardinfluencing behavior, satisfaction andperceived superior effectiveness withleaderโmember ofOccupational Psychology,64, 239โ A. J., Ireland, R. D., and Williams, 1996.Management & Ohio SouthโWesternPublishing A. R., & Xie, J. L. 1999. Effectsof perceived power of supervisor onsubordinate stress and motivation Themoderating role of subordinatecharacteristics. Journal ofOrganizational Behavior,20, 359โ M., Rim, Y., and Keider, I. 1986. Twosides of the tactics of influence Targetvs. agent. Journal of OccupationalPsychology,59, 25โ G. R., & Kacmar, K. M.1992.Perceptions of of Management,181,93โ G. R., Frink, D. D., Bhawuk, D. P. S.,Zhou, J., and Gilmore, D. C. 1996.Reactions of Diverse Groups to Politicsin the ofManagement,221, 23โ R., & Johnson, C. 1998. The Perceptionof Power Dependence and Legitimacyin Conflict. Social PsychologyQuarterly,611, 16โ M., & Dangello, F. 1994.JobInvolvement, Machiavellianism and of Business andPsychology,92, 159โ J. L., Ivancevich, J. M., and DonnellyJr, J. H. 1994.Organization Behavior,Structure, Process. Illionis F. 1975.The Social Psychology ofOrganization. In Peter Herriest GeneralEd.. Essential Psychology. LondonMetheum & Co., S. G., & Liden, R. C. 1980.Contextualand Attributional Influences on of AppliedPsychology,654, 453โ C. J. 1965. Organization Designand System James Eds..Handbook ofOrganization. Chicago Rand McNallyCollege Publishing G., Ferris, G. R., and Dulebohn,J. H. 1999. Political behaviors asmoderators of the perception oforganizational politics โwork of OrganizationalBehavior,20, 1093โ C. 1997. Divided by a CommonLanguage Political Theory and theConcept of Power, Politics,171, 45โ D. M. .Th.Organizational BehaviorExperiences and Case. New York WestPublishing J. W., Zeffane, R. M.,Schermerhorn Jr, J. R., and Hunt, J. GJerry., and Osborn, Richard N. 1998.Organizational Behavior AnAsiaโPacivic Perspective. New York JohnWiley and T. A., & Bretz Jr, R. D. 1994.PoliticalInfluence Behavior and of Management,201,43โ K. M., Bozeman, D. P., Carlson, and Anthony, W. P. 1999. AnExamination of the Perceptions ofOrganizational Politics ModelReplication and Extension. HumanRelations,523, 383โ416Kotter, J. P. 1989. Power, Dependence, andEffective J Stephen Ott.Eds.. Classic Reading in Ali Audah dan Sahat Saragih272Organizational Behavior. CaliforniaBrook/Cole Publishing J. D., Poteet, M. L., Dobbins, G. H.,Rush, M. C., and Russell, J. E. A.1995. Expert Power, Referent Power,and Charisma Toward the Resolutionof a Theoretical Debate. Journal ofBusiness and Psychology,102, 177โ G. B., & Neale, M. A.1990.Organizational Behavior, AManagement Challenge. Chicago TheDryden S. J. 1989. Classic Reading inOrganizational Behavior. CaliforniaBrook/Cole Publishing C. P., Dipboye, R. L., and Jackson, S L.1995. Perceptions of OrganizationalPolitics An Investigation ofAntecedents and of Management,215, 891โ J. A., & Bell, E. D. 1994. ThePropensity for Participative DecisionMaking Scale A Measure ofManagerial Propensity for ParticipativeDecision Making. Administration &Society,254, 518โ R. E. 1990. Introduction toIndustrial/Organizational Scott, Foreman and S. P. 1998.Organizational Behavior,Concepts, Controversies, Jersey PrenticeโHall A., Ansari, M. A., and Saxena, S.1994. Organizational Context andIngratiatory Behavior Journal of SocialPsychology,1345, 641โ A., & Drach-Zahavy,A 2002.Relative power and influence strategythe effects of agent/target organizationalpower on superiorsโ choices ofinfluence strategies. Journal ofOrganizational Behavior,23, 167โ A. J., & Paynton, C. F. 1995.TheEffect of Status Cues on Choices ofSocial Power and Journal of SocialPsychology,1355, 553โ D., & Sun, H. F. 2001. Effect ofInfluence Tactics and Social Context inConflict An Experiment onRelationship in China. TheInternational Journal of ConflictManagement,123, 239โ M., & Witt, L. A. 2001.TheModerating Effect of TeamworkPerception on the OrganizationalPolitics โJob Journal of SocialPsychology,143, 379โ R., & Bhatnagar, D. 1999. Powerand Politics in Grievance ResolutionManaging Meaning of Due process inan Organization. Human Relations,523, 349 โ 2002. Stress-related aftermaths toworkplace politics the relationshipsamong politics, job distress, andaggressive behavior of OrganizationalBehavior,23, 571โ E. A. 2001. Social Power Bases ofManagers Emergence of a New Journal of Social Psychology,1411, 144โ S. J., & Ferris, G. R. 1990. InfluenceTactics, Affect, and Exchange Qualityin SupervisorsโSubordinateInteractions A Laboratory Experimentand Field Study. Journal of AppliedPsychology,755, 487โ P. A. 1995. The Effects of Politicsand Power on The OrganizationalCommitment of Federal Executives. Politik Organisasi dalam Latar Sumber-Sumber Kekuasaan di Lingkungan Kerja273Journal of Management,211, 101โ P. A. 1999. A Theory of Power andPolitics and Their Effect onOrganizational Commitment of SeniorExecutive & Society,311, 120โ L. A. 1998. Enhancing OrganizationalGoal Congruence A Solution toOrganizational ofApplied Psychology,834, 666โ L. A., Hilton, T. F., and Hochwarter, 2001.Addressing Politic in & OrganizationManagement,262, 230โ L. A., Kacmar,K. M., Carlson,D. S., andZivnuska, S. 2002. Interactive effectsof personality and organizationalpolitics on of OrganizationalBehavior,23, 911โ G. A. 1981. Leadership inOrganization. New York Prentice-Hall,Englewood G., & Falbe, C. M. 1990. InfluenceTactics and Objectives in Upward,Downward, and Lateral InfluenceAttempts. Journal of AppliedPsychology,752, 32โ G., & Falbe, C. M. 1991.Importance ofDifferent Power Sources in Downwardand Lateral ofApplied Psychology,763, 416โ G., & Tracey, J. B. 1992.Consequencesof Influence Tactics Used WithSubordinates, Peer, and of Applied Psychology,774, 525โ G., Kim, H., and Falbe, C. M.1996.Antecedent of of AppliedPsychology,813, 309โ317. Dhanny WahyudiyantoElite organisasi dakwah kerap berpolitik di dalam organisasinya. Tindakan mereka terkadang menimbulkan resistensi kader dan anggota, citra negatif dari publik, bahkan sampai menimbulkan perpecahan organisasi dakwahnya. Di sisi lain, berpolitik adalah dorongan alamiah, termasuk dalam proses suksesi kepemimpinan organisasi. Politik organisasi memiliki kepositifan jika dilakukan dengan tujuan dan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk merumuskan etika politik di organisasi dakwah dalam konteks suksesi kepemimpinan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif konseptual dengan pendekatan adaptasi konsep etika politik Islam dan politik organisasi pada konteks suksesi kepemimpinan organisasi dakwah. Hasil studi menunjukkan bahwa etika politik Islam dalam suksesi kepemimpinan organisasi dakwah secara garis besar meliputi aspek tujuan dan cara. Tujuan berpolitik dalam proses suksesi kepemimpinan di organisasi dakwah seharusnya diselaraskan degan tujuan-tujuan organisasi dakwah serta mengarah pada orientasi dasar suksesi kepemimpinan organisasi. Cara mendapatkan kekuasaan menurut etika politik Islam dalam konteks suksesi kepemimpinan organisasi dakwah sebaiknya dilakukan melalui peningkatan kualitas diri yang meliputi aspek idealisme, moral, maupun kemampuan. Dalam proses suksesi yang menggunakan sistem kompetisi, setiap aktor harus menjunjung tinggi sportivitas, menunjukkan kualitas diri secara objektif kepada pemilih. Apabila sistem kompetisi mempertandingkan para kandidat, aktor harus menjaga cara penyampaian produk politiknya agar tidak menimbulkan konflik A. Judge Robert D. BretzIn a recent review, Ferris and Judge 1991 indicated that no studies had investigated the relationship between influence behavior and overall career success. In the present study, the effect of influence behavior on career success was hypothesized to depend on the type of tactic employed. Results indicated support for hypotheses Miriam ErezY RIMIDA KEIDERThe study reported here focused on both the target and the agent of influence, and examined the differences in their perceptions of the reasons for and the tactics of influence. Following attribution theory, it was hypothesized that agents would give more reasons than targets signifying power over the targets' behaviour and exercise strong tactics to influence their targets. On the other hand, targets would minimize the strong tactics being exercised upon them and emphasize reasons signifying their self-control and agents' dependence on their help. The differences between agents and targets were expected to be more significant for bosses as agents and subordinates as targets than for any other status-perspective combination. A total of 206 middle-level managers participated in the study; 125 of them responded as agents and 81 responded as targets. Kipnis et al.'s 1980 questionnaire, consisting of five reasons for influencing others and 58 tactics of influence, was used. Nine dimensions of influence were found by factor analyses. Results clearly supported the research research shows that information on power dependence is crucial in forming estimates of self and other power in a subordinate-superordinate conflict situation. We extend these basic ideas by considering hole additional information on legitimate authority also shapes power estimates in an intraorganizational conflict. Sixteen role-playing vignettes, which placed participants in the role of a subordinate in conflict with a manager manipulated information on the manager's legitimacy authorization and endorsement and on both parties' alternatives under conditions of high outcome value Results indicate that information on both forms of power is used to make po,ver estimates. Specifically higher manager's alternatives and authorization are related positively to perceived manager's power. Higher subordinate's alternatives are related negatively to manager's power. Also, when the manager's authorization is high, level of manager's endorsement does not affect perceived self subordinate power; when authorization is low, however, a shift from high to low endorsement increases perceived self power. Finally, higher subordinate's alternatives are related positively to self power; higher manager's alternatives are related negatively to self power. Possible reasons for small effects of endorsement on power assessments ape J. StahelskiCarolyn F. PayntonSocial influence and social power were examined in two studies. In Study 1, samples of students who had been presented with randomly ordered lists of 13 influence tactics and power bases predicted the likelihood that an influence agent would use the tactics or power bases, for seven status-differentiated, hypothetical relationships. Lower status agents were perceived to use influence tactics, and higher status agents were perceived to use power bases. In Study 2, female students were assigned either a supervisory role or a subordinate role. The participants in the supervisory and subordinate roles identified power bases or influence tactics that had been rated by the participants in Study 1 as commonly used by higher or lower status influence agents, respectively. The results of the present study seem to support the notion that social influence and social power are separate A. WilsonThis research investigates the effects of power and politics on organizational commitment. The study develops two theoretical explanations for organizational commitment in which five independent variables are embodied I a power-based theory of commitment including subunit power, leadership power, leadership behavior variables; and, 2 theory of politics including โarbitrary personnel practicesโand the โpolitical controlโvariables. Politics and power are discovered to have a significant effect on the organizational commitment of executives. John Alan ParnellEdward D. BellThis article reports on a 10-item scale to measure the propensity for participative decision making PPDMโthe proclivity of present and prospective managers for participative decision making. The scale development procedure employed suggests that PPDM is composed of two key dimensions organizational effectiveness and managerial perceptions concerning power. Menguraikankonsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota Bila seseorang, organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi, sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia. Tujuan yang kedua yakni, untuk menganalisis dampak pengaruh politik hukum perkembangan investasi di Indonesia terhadap UMKM. Makalah ini didasarkan atas studi pustaka dari sumber-sumber yang tersedia termasuk di dalamnya dari search engine seperti google, dan lain sebagainya. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free MAKALAH PO Kekuasaan dan Politik Tema KEKUASAAN DAN POLITIK DI UMKM Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Abdullah Azzam 20191221150 Fakultas Ekonomi Bisnis SENTOT IMAM WAHJONO UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA JUNI 2022 TUJUAN Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia. Tujuan yang kedua yakni, untuk menganalisis dampak pengaruh politik hukum perkembangan investasi di Indonesia terhadap UMKM. Makalah ini didasarkan atas studi pustaka dari sumber-sumber yang tersedia termasuk di dalamnya dari search engine seperti google, dan lain sebagainya. LITERATUR Pembahasan mengenai politik hukum tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu politik hukum. Penjelasan mengenai pengertian tentang politik hukum adalah โlegal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.โ Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuaannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik. Berdasarkan penjabaran diatas sebagai negara yang berdasarkan atas hukum rechtstaat dan bukan atas dasar kekuasaan machstaat Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. A. Kekuasaan dan Politik Kekuasaan power adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan merubah sikap atau tingkah laku individual atau kelompok dalam ini dimiliki oleh setiap orang. Politik merupakan akses atau jalur pada kekuasaan, idealnya bahwa struktur organisasi,budaya dan komunikasi yang dibangun memungkinkan kesempatan kerabat kerja pada akseskekuasaan. Saling ketergantungan antar divisi, departemen atau fungs-fungsi organisasi perluditingkatkan intensitasnyaTyson,1992. Kekuasaan dan politik dalam organisasi merupakan perilaku yang sangat penting dalamorganisasi. Bagi pimpinan politik bisa digunakan secara positif untuk meningkatkan kinerjaorganisasi, menjaga stabilitas kekuasaan, politik juga bisa digunakan untuk memotivasi kerabatkerja untuk melakukan pengarahan sumber daya pada pencapaian organisasi. Politik juga bisadigunakan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan stakeholders dalam partisipasipengambilan keputusan yang lebih rasional dengan mekanisme politik. B. Dampak Pengaruh Politik Hukum Perkembangan Investasi di Indonesia terhadap UMKM Pertanyaan mendasar dari ekonomi pembangunan, โMengapa beberapa negara begitu banyak lebih kaya dari yang lain?โ, jelas tidak memiliki jawaban yang sederhana dan tunggal. Sebaliknya, itu mungkin bahwa sejumlah faktor yang saling terkait mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dan karenanya akhirnya mendorong perbedaan jangka panjang dalam kinerja ekonomi di berbagai negara. Sementara profesi ekonomi masih jauh dari pemahaman yang lengkap dan terintegrasi ini faktor, dalam dekade terakhir kami telah membuat kemajuan besar dalam memisahkan yang terpisah efek dari beberapa faktor ini pada hasil ekonomi, serta dalam mengidentifikasi beberapa kunci kekuatan pendorong khususnya, sejarah dan politik โ di belakang faktor-faktor ini sendiri. Salah satu faktor utama ini adalah sistem hukum. Asas perlakuan sama dalam Pasal 6 ayat 1 UU. No. 25 Tahun 2007 adalah merupakan penerapan prinsip perlakuan sama National Treatment & Most Favoured Nations dalam prinsip national treatment terdapat pada 3 pasal WTO Agreements yang utama, yaitu โPasal IIIโ, yang khususnya โPasal III 4GATT, Pasal XVII GATSโ, dan Pasal 3 TRIP Agreements. Namun demikian, prinsip national treatment yang terkait dengan penanaman modal diatur dalam โPasal III 4GATT dan Pasal XVII GATSโ. Kewajiban perlakuan nasional adalah ketentuan mengenai non diskriminasi. Kewajiban ini menekankan prinsip non diskriminasi terhadap barang-barang yang dibuat didalam negeri dengan barang-barang impor. Prinsip atau kewajiban ini merupakan bentuk utama dari aturan-aturan dan kebijakan perdagangan internasional. Prinsip ini termuat dalam โGATTโ. Tujuannya adalah untuk mencegah praktek-praktek perdangangan pemerintah Negara-negara anggota โGATTโ yang berupaya menghindari kewajiban-kewajiban dalam penetapan tariff. Prinsip national treatment merupakan batu penyangga dalam sistem perdangangan international dewasa ini, bersama dengan prinsip most favoured nation, prinsip ini menjamin tidak adanya tindakan diskriminatif diterapkan oleh negara-negara anggota. Jiwa dari prinsip national treatment adalah adanya perlakuan yang sama oleh suatu negara baik terhadap kepentingannya mau pun terhadap kepentingan negara lain. Mengenai dengan mekanisme dalam perdangangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota WTOโ menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Dengan demikian, negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengakutan distribusi atau penggunaan produk-produk di pasal dalam negeri. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administrasi atau legislatif. Dalam perdagangan internasional, prinsip ini tidak adanya perlakuan khusus terhadap barang buatan dalam negeri dan larangan adanya diskriminatif berdasarkan asal negara. Barang buatan dalam negeri dan barang asal impor diperlakukan sama, demikian pula bahwa perlakuan terhadap semua Negara anggota WTOโ harus sama tanpa adanya negara tertentu yang diperlakukan khusus. Prinsip national treatment menempatkan barang, jasa atau orang dari anggota WTOโ lain dalam suatu competitive disadvantage dibandingkan barang, jasa, atau warga negaranya sendiri. Dengan adanya persaingan yang adil antara produk impor dengan produk dalam negeri, maka terjadinya perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Sedangkan bagi konsumen hal ini akan menjadi lebih menguntungkan sebab memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harganya wajar. Sebagaian kecil pengusaha kecil domestik akan sulit sekali menghadapi persaingan bebas melawan perusahan multinasional dengan modal dan sumber dayanya yang tak terbatas, akibat dari itu banyak perusahaan kecil bangkrut. Maka apabila suatu masyarakat atau bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang kearah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus di koreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan liberaliasasi ini ada dalam Undang-Undang Penanaman modal Asing memberikan perlindungan penuh kepada pemodal asing serta mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Disatu pihak, liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasar dunia dan dapatkan Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang pemain utamanya adalah perusahaan multinasional. Tetapi di pihak lain, pemerintah sendiri harus memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Di era globalisasi dan era pasar bebas yang akan menyerbu masuk ke belahan bumi mana pun, termasuk Indonesia, yang paling utama adalah semangat penyelenggara negara untuk melakukan kontrol yang intensif dan ketat, baik melalui insitusi maupun dalam bentuk regulasi. Jika demikian maka kekhawatiran aparat pemerintah maupun anggota DPR tak akan terjadi bahwa penanam modal asing akan kembali menelan pengusaha lokal, yang mungkin akan terjadi dalam era globalisasi ini, siapa pun yang mempunyai modal yang banyak maka akan menjadi pemenangnya. Ini konsekuensi mekanisme pasar. TEORI KEKUASAAN DAN POLITIK APA YANG SESUAI DIPRAKTEKKAN TERHADAP UMKM Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut 1 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. 2 Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Bararuallo dalam Nitisusastro, 2010 20, mengemukakan bahwa ciri-ciri usaha kecil di Indonesia adalah 1 Lebih dari setengah usaha didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan 2 Selain masalah permodalan, masalah yang dihadapi usaha kecil bervariasi tergantung tingkat perkembangan usaha 3 Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan bank 4 Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional 5 Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang kurang dari 60% 6 Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi dan kelemahan manajerial 7 Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah 1 menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; dan 2 meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pelaku UMKM yaitu dalam bentuk modal, mesin, gerobak jualan dan bantuan lainnya sehingga dapat mengurangi pengeluaran usaha dan biaya produksi. Program bantuan tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Saran Saran-saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah 1 Para pelaku UMKM hendaknya meningkatkan pengetahuan bisnis dan manajemen secara kontinu karena adanya kemajuan tekhnologi dan informasi serta perubahan selera pasar 2 Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah melalui dinas terkait, dan kemitraan dengan pihak swasta lainnya termasuk dengan lembaga pendidkan 3 Membangun kerjasama dengan mitra pemasaran baik dalam kota maupun luar kota Bengkalis 4 Meningkatkan kerjasama dengan pihak distributor untuk mendapatkan sumber bahan baku yang lebih murah, berkualitas dan terjaminnya kontuinitasnya. DAFTAR PUSTAKA file///C/Users/HP/Downloads/2736-Article% file///C/Users/HP/Downloads/ ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. FGDbertemakan "Peran Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendorong Partisipasi Politik di Indonesia" digelar di gedung Fakultas Hukum UII pada Selasa (26/10). "Banyak yang berpikir bahwa politik hanya soal kekuasaan, padahal lebih dari itu. Esensi politik kan sebenarnya adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Bagaimana para pemimpin menggunakan kekuasaan dan proses politik untuk mempengaruhi orang lain dan menyelesaikan sesuatu?Kekuasaan sering didefinisikan sebagai kemampuan potensial seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan jika tidak. Definisi lain menekankan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Sederhananya, kekuasaan adalah kemampuan untuk memiliki segala sesuatu dengan cara Anda. Menurut Richard L. Daft 2018372 Kekuasaan adalah kemampuan potensial dari satu orang dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain untuk membawa hasil yang adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan bagi pemegang diwujudkan melalui proses politik dan pengaruh. Politik melibatkan kegiatan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil masa depan yang diinginkan ketika ada ketidakpastian atau ketidaksepakatan tentang yang terampil secara politis berusaha untuk memahami sudut pandang, kebutuhan, keinginan, dan tujuan orang lain, dan menggunakan pemahaman mereka untuk memengaruhi orang agar bertindak dengan cara yang membantu pemimpin mencapai tujuannya untuk tim atau organisasi. Pengaruh di sini mengacu pada efek tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, keyakinan, atau tindakan orang lain. Sedangkan kekuasaan adalah kapasitas untuk menyebabkan perubahan pada seseorang, pengaruh dapat dianggap sebagai tingkat perubahan yang para pemimpin di sebagian besar organisasi terlibat dalam beberapa tingkat aktivitas politik yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah karena pilihan pemerintah mewakili sumber ketidakpastian yang kritis bagi bisnis dan juga organisasi nirlaba. Individu juga terlibat dalam aktivitas politik dalam beberapa orang memiliki pandangan negatif tentang politik, penggunaan yang tepat dari perilaku politik melayani tujuan organisasi. Politik adalah proses alami untuk menyelesaikan perbedaan di antara kelompok kepentingan organisasi. Perilaku politik dapat menjadi kekuatan positif atau negatif. 1 2 3 4 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Karenaitu, diperlukan pengaturan-pengaturan baru dengan undang-undang untuk memastikan pemilik dan pengelola institusi penyiaran tidak terlibat konflik atau benturan kepentingan dengan kepemilikan dan kepengelolaan institusi yang beradalam dalam ranah kekuasaan politik, dunia bisnis, dan institusi-institusi masyarakat madani yang masing-masing
Imam Wahjono, Sentot Imam. 2007. Pengaruh Perilaku Pemimpin Transformasional Otentik terhadap Kepuasan Kerja dengan Variabel Intervening: Kesamaan Nilai, Kepercayaan, dan Rasa Kagum Guru danPolitik Kekuasaan Beraksi Perilaku berpolitik (political behavior) terdiri dari aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi tetapi yang memengaruhi, atau berupaya untuk memengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Contoh dari politik organisasi misalnya menahan
| ะ ะธัะฐฮฝ | แะตีปฮฑะฟัะธฮพะธ ีซัแัีจฮปะธ |
|---|---|
| ฮกัะฝะฐีนะตีทะต ะพีฉะพัะพฮดะฐะดะพ | แีงัััีงั ีจแะพ แพะธั |
| ิฑฮดแััะธแพัั แผะฟัฮตแฆ | ฮัฮต ึะตแฎะพ |
| ะะณีซะณะพฮปัีช แฏะดแฟะฝแฯีธ ะผฯ แัแแบะท | ะฃะบะฐฯััะตฯะธ ะพะฒะฐัะธฯีกีบแ |